Akademisi Dukung Tambang Emas Nagan Raya Jadi Pertambangan Rakyat

Akademisi Dukung Tambang Emas Nagan Raya Jadi Pertambangan RakyatFoto: Istimewa
Dosen FISIP Universitas Teuku Umar, Adam Sani, S.HI.,M.H

SUKA MAKMUE, AcehEkspres.com – Pro dan kontra terkait pertambangan emas illegal di Kabupaten Nagan Raya menarik perhatian kalangan akademisi, salah satunya Dosen FISIP Universitas Teuku Umar, Adam Sani, S.HI.,M.H, Sabtu 5 Juni 2021.

Dalam rilis yang diterima AcehEkspres.com, Adam Sani mendukung upaya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya yang sedang berusaha menjadikan tambang emas illegal menjadi pertambangan rakyat.

Menurut Adam Sani, usaha pertambangan emas illegal di Nagan Raya saat ini sudah menjadi rahasia umum yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan pihak lainnya, padahal  dibalik semua itu banyak sisi negatif akibat dari perbuatan tersebut. 

“Banyak kalangan melakukan protes melalui berbagai argumen terhadap tambang emas illegal tersebut baik alasan lingkungan, menguntungkan pihak-pihak tertentu dan adanya mafia yang bermain akibat tidak adanya  wadah yang mampu menfasilitasi masyarakat secara legal,” kata Adam Sani

Sementara itu, kata Adam, dalam situasi pandemi COVID-19 keberadaan tambang emas sangat membantu perekomian maysarakat, yang sudah dikelola secara tradisional tanpa merusak lingkungan dan habitat alam lainnya. 

“Akan tetapi bukan juga memanfaatkan keadaan seperti ini. Dalam hal ini Pemerintah harus melihat secara universal antara pelanggaran hukum dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Adam

Adam Sani mengatakan, upaya awal yang dilakukan oleh Komisi III DPRK Nagan Raya yang mencoba menfasilitasi kepentingan rakyat dengan mendesak pemerintah Aceh dalam hal pengolaan tambang emas di Nagan Raya menjadi tambang rakyat yang dikelola oleh rakyat secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan patut diapresiasikan dan didukung.

Sehingga nantinya jika ini terwujud tentu masyarakat bisa bekerja secara aman dan tidak perlu lagi takut, karena tambang rakyat yang dikerjakan sudah legal.

Menurut Adam, secara yuridis upaya yang dilakukan oleh DPRK Nagan Raya masih bisa memungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang memuat izin Pertambangan Rakyat (IPR),

Jika dilihat secara kekhususan Aceh menyangkut dengan pertambangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dimana Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya melalui pembentukan badan usaha milik daerah dan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara. 

“Proses pengurusan izin tambang tersebut dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Barubara dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, sertamenciptakan lapangan kerja untuk sebesarbesar nya untuk kesejahteraan rakyat dan juga untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

Adam mengatakan, saat ini ada hal yang perlu perhatian bersama yaitu kesadaran masyarakat atas kegiatan illegal yang dilakukan, serta upaya pemerintah daerah dalam mengambil langkah hukum untuk menjadikan tambang yang legal sehingga membantu masyarakat dalam perekonomiannya.[]