HUT AcehEkspres.com ke 3

Bupati Nagan Raya Evaluasi Kinerja SKPK

Bupati Nagan Raya Evaluasi Kinerja SKPK
mengevaluasi kinerja Para pejabat SKPK saat rapat evaluasi kerja di Aula Setdakab Nagan Raya, Jum’at, 13 September 2019. (ISTIMEWA)

SUKA MAKMUE, ACEHEKSPRES.COM- Bupati Nagan Raya, H.M. Jamin Idham, SE               mengevaluasi kinerja para pejabat SKPK saat rapat evaluasi kerja di Aula Setdakab Nagan Raya, Jum’at, 13 September 2019.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh SKPK ini, M Jamin Idham mengingatkan para kepala SKPK agar memantau seluruh kegiatan dan segera menuntaskan program yang sedang berjalan.

“Saat ini kita telah memasuki triwulan keempat, untuk itu saya minta seluruh kepala SKPK untuk bekerja optimal menuntaskan program yang sedang berjalan, terutama kegiatan fisik,  karena tahun anggaran 2019 akan segera berakhir dan capaian pembangunan harus segera dituntaskan,”ujarnya.

Jamin Idham juga mengingatkan seluruh SKPK untuk merekonsiliasi serta menginventarisasi aset yang berada di masing-masing SKPK dan membuat sertifikat tanah masing-masing SKPK jika belum dilaksanakan bupati akan mengintruksikan inspektorat untuk memberi sanksi.

Terkhusus kepada para SKPK yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti RSUD dan Disdukcapil bupati meminta agar memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan serta selalu menjaga kebersihan lingkungan.

Jamin Idham, SE turut mengingatkan Kadis DPMGP4, Inspektur dan camat setempat, agar terus bersinergi dalam tupoksi masing-masing dan memantau Dana Desa (DD) yang dikucurkan pada setiap Desa di Nagan Raya, semua laporanpun diminta tertera pada papan pengumuman pengeluaran DD guna menghidari penyalahgunaan anggaran.

Setelah pengarahan dari Bupati rapat di lanjutkan oleh sekda H.T.R. Johari, SE di dampingi Para asisten, untuk mendengarkan pemaparan dari beberapa SKPK terkait laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

TR Johari, SE pun menegaskan untuk seluruh SKPK harus segera melaporkan Analisis Jabatan masing-masing SKPK paling lambat 10 Oktober 2019 dan dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Setdakab.

“Sebagai tindak lanjut penerapan Penarikan Non Tunai yang sudah diterapkan pada BPKD, maka terhitung mulai tanggal Tahun 2020, seluruh SKPK telah menggunakan Penarikan Non Tunai untuk menghindari penyalahgunaan Anggaran,”ujarnya.[]