HUT AcehEkspres.com ke 3

DPRK Bireuen Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2020

DPRK Bireuen Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2020Rahmat Hidayat/ AcehEkspres.com
Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, S.Sos didampinggi wakil ketua dan staf ahli, memimpin rapat paripurna I masa persidangan II DPRK tahun sidang 2020/2021, Senin pagi, 05 April 2021.

BIREUEN, AcehEkspres.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen melakukan rapat paripurna laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati tahun 2020 di gedung Dewan setempat, Senin, 5 April 2021.

Hadir wakil ketua I DPRK Syauki Futaqi, S.FIL, wakil ketua II Suhaimi Hamid, Forkopimda,
Sekwan Said Abdurrahman, S.Sos, staf ahli Bupati Irfan SPd MPd, Ir Mukhtar, MSi, dr Mukhtar MARS, kepala SKPK dan anggota DPRK setempat.

Rapat paripurna ke I masa persidangan ke II DPRK Bireuen dalam rangka penyampaian LKPJ tahun anggaran 2020 dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, S.Sos.

Selain rapat pertanggungjawaban, juga dilakukan penetapan keputusan DPRK Bireuen tentang perubahan alat kelengkapan DPRK Bireuen dan penetapan program legislasi.

Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna ini sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRK 30 Maret 2021.

Demikian juga pembentukan panitia khusus (Pansu) tentang pengelolaan aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bireuen.

"Pembentukan pansus tentang aset dan PAD akan dilanjutkan kembali dikarenakan belum selesai, masih banyak perlu dilakukan penelitian dan dipelajari terkait pengelolaan aset dan PAD Bireuen, hingga perlu kita menambah jadwal kerja tim Pansus DPRK Bireuen," kata Rusyidi Mukhtar.

Lanjut Ketua DPRK, dalam rapat ini juga ditetapkan dan diumumkan perubahan alat kelengkapan DPRK Bireuen, merupakan tindak lanjut dari pasal 31, pasal 45, pasal 47, pasal 53 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018. 

Terkait program legislasi Kabupaten Bireuen tahun 2021, dalam rapat paripurna ini  ada 15 rancangan qanun, dengan rincian 8 merupakan usulan dari Inisiatif DPRK dan 5 dari Pemkab Bireuen.

Terkait rancangan Prolegda, Ketua DPRK mengharapkan anggota Dewan agar dapat bekerja dengan maksimal menyelesaikan prolegda tahun 2021 sehingga banyak rancangan qanun dapat di selesaikan.

"Setelah program legislasi kabupaten kita tetapkan menjadi keputusan Dewan, kami minta Pemkab Bireuen, agar segera dapat mempersiapkan rancangan qanun, sesuai prioritasnya untuk kita bahas bersama," ujarnya

Ketua DPRK menjelaskan, terkait dengan LKPJ Bupati Bireuen tersebut sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat sejauhmana keberhasilan kinerja dari Pemkab Bireuen, yang telah dilaksanakan baik dalam aspek pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan, pengelolaan keuangan maupun asset daerah. 

Menurutnya hal ini sangat penting untuk menjadikan barometer dalam perumusan kebijakan daerah pada tahun mendatang, Dewan sangat berharap keseriusan anggota melakukan penelitian, pengkajian, mengkritisi terhadap subtansi dan materi laporan LKPJ Bupati.

"Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, baik yang telah ditetapkan dalam RPJM 2017 - 2022, dan RKPD tahun 2020, APBK murni dan juga APBK perubahan tahun anggaran 2020," terang Rusyidi Mukhtar.[]