LKPJ Bupati, Pemkab Bireuen: 24 Bidang Wajib dan Pilihan

LKPJ Bupati, Pemkab Bireuen: 24 Bidang Wajib dan PilihanRahmat Hidayat/AcehEskpres.com
Staf ahli Bupati Bireuen, Irfan, SPd MPd menyampaikan laporan LKPJ Bupati Bireuen dalam rapat paripurna DPRK, Senin, 5 April 2021.

BIREUEN, AcehEkspres.com - Tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bireuen, telah melaksanakan 24 bidang urusan wajib dan enam bidang urusan pilihan.

Hal itu disampaikan Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH MSi diwakili staf ahli Irfan, SPd MPd dalam rapat paripurna I masa persidangan II DPRK dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Bireuen tahun anggaran 2020.

Juga pertanggungjawaban panitia khusus (Pansus) DPRK Bireuen, penetapan keputusan Dewan tentang perubahan alat kelengkapan DPRK Bireuen dan penetapan program legislasi, berlangsung diruang siding gedung Dewan, Senin, 5 April 2021.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar, S.Sos hadir wakil ketua I DPRK Bireuen Syauki Futaqi, S.FIL, wakil ketua II Suhaimi Hamid, anggota DPRK, Forkopimda, Sekwan, staf ahli bupati, kepala SKPK.

Staf Ahli Bupati mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bireuen tahun anggaran 2020, terhitung mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2020, sebagai laporan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bireuen kepada DPRK.

Dalam penyusunan LKPJ Bupati Bireuen, berpedoman pada rencana kerja Pemkab Bireuen, sebagai penjabaran program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen.

"Laporan ini juga menjadi salah satu indikator kinerja, sarana komunikasi dan acuan pengawasan penyelenggaraan Pemkab Bireuen tahun anggaran 2020," jelas Staf Ahli.

Disampaikan juga, sistematika LKPJ ini mencakup RKPJMK, penjabaran APBD, dan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 

"Pemkab Bireuen tahun anggaran 2020 telah melaksanakan 24 bidang urusan wajib dan enam bidang urusan pilihan," sebutnya.

Urusan wajib tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketrentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja.

Kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Selanjutnya perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. 

Sedangkan enam bidang urusan pilihan yang telah dilaksanakan adalah, kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan dan transmigrasi, statistik. 

Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penilaian dan pengembangan, inspektorat dan fungsi penunjang lainnya.

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan adalah kesatuan bangsa dan politik, seluruh urusan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berada di Kabupaten Bireuen.[]