HUT AcehEkspres.com ke 3

New Normal Covid-19 : Antara Sarana dan Tujuan

New Normal Covid-19 : Antara Sarana dan Tujuan
Zainal Hakiki, Mahasiswa Hukum Tata Negara Uin Ar-Raniry Banda Aceh. [Foto isti]

ACEHESPRES.COM - Pandemi Covid-19 atau Coronavirus Disease-2019 masih menjadi topic perbicangan utama dan menjadi isu hangat di belahan dunia saat ini, pandemi covid 19 ikut memporak-porandakan tatanan dan setiap sendi sektor kehidupan manusia, negara indonesia juga tidak luput dan mengalami nasib yang sama seperti negara-negara yang lain.

Sejak terkonfirmasi pertama kali pada bulan maret yang lalu, Sampai hari ini rabu 10 juni 2020 Pukul 09.00 Wib, data covid 19 di Indonesia yang di kutip dari www.kemenkes.go.id, sudah terkonfirmasi lebih dari 33,076 kasus. Adapun orang yang sedang di rawat sebanyak 19,246 jiwa. Pasien yang sudah meninggal 1,923 jiwa, dan yang sudah di nyatkan sembuh sebanyak 11,414 jiwa. saat ini semua elemen dan lapisan masyarakat harus merasakan dan menghadapi pandemi covid 19 ini.

Untuk menekan laju angka positif covid-19  yang sudah meluas, pemerintah beberapa waktu yang lalu sudah melakukan berbagai  strategi dan kebijakan untuk bisa menekan laju penyebaran covid 19 ini, salah satunya adalah dengan di terapkannya PSBB ((Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Semua aktivitas dan pergerakan masyarakat mulai dibatasi. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang mulai di kurangi seperti pasat-pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan sekolah yang ditutup. Masyarakat diwajibkan tertib dengan saling menjaga jarak serta melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

Pemerintah semakin terkesan plin-plan dalam mengambil keputusan. Yang sebelumnya penerapan PSBB yang tidak menberikan efek dalam pemutusan penyebaran covid-19. Rupanya para penguasa semakin bingung dalam memilih opsi angkat tangan. Karena melawan covid-19 ternyata menbutuhkan usaha yang tak ringan dan waktu yang berkepanjangan.

Kemudian, pemerintah kini memunculkan istilah baru yaitu New Normal, istilah baru ini mulai di perbincangkan oleh masyarakat tatkala presiden Jokowi mengajak setiap elemen dan lapisan masyarakat diminta untuk bisa hidup Berdamai dengan virus corona.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan, new normal adalah perubahan perilaku di mana warga tetap bisa menjalankan aktivitasnya namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19

Ekonomi disebut menjadi salah satu factor sentral yang di pertimbangkan oleh pemerintah untuk menerapkan skenario new normal. Bagaimana tidak, perekonomian negara-negara di duia saat ini sedang lesu dan berada di masa yang sulit akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Bahkan bank dunia menprediksi, hingga akhir tahun nanti Produk Domestik Bruto (PDB) global akan mengalami kontraksi atau tumbuh 5,2 persen tahun ini. Meskipun demikian Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan lalu menyatakan, perekonomian negara indonesia masih bisa tumbuh sebesar 2,97 persen pada kuartal pertama.

Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana guna memulihkan perekonomian. Sejumlah sektor akan dibuka kembali agar roda perekonomian kembali berjalan. Geliat ekonomi akan kembali bergulir seperti di sector industry yang sudah mendapatkan angin segar dari kementrian kesehatan.

Dan beberapa sector yang lain akan menyusul seperti pariwisata, perhubungan sampai pada perdagangan. Maka untuk itu, pemerintah meminta masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan pandemi dan mematuhi protocol kesehatan dengan baik agar negara indonesia bisa selamat dari ancaman resesi.

Namun, new normal ini bukan tanpa ada masalah, new normal bisa menjadi batu sandungan untuk pemerintah karena sejumlah pakar memprediksi bahwa Juni ini masih menjadi puncak pandemi.

Pemerintah harus belajar banyak dari beberapa negara yang sudah pernah menerapkan new normal. Bukanya menjadi lebih baik malah muncul ledakan baru kasus positif virus corona.

Sejatinya pemerintah harus mengkaji secara mendalam penerapan new normal ini. Sangat disayangkan sekali jika kebijakan sebuah negara diambil hanya mengikuti tren dunia saja, tidak memeiliki standar yang jelas dan dan benar.

Sebab, jika tidak diperhitungkan dengan matang, berpotensi terjadi ledakan kasus Covid-19 di Indonesia yang lebih besar. Sejatinya pemerintah tidak terus mementingkan keuntungan bagaimana cara membangkitkan ekonomi saja, namun harus memimikirkan bahaya yang mengamcam jiwa masyarakat Indonesia.[]

Penulis : Zainal Hakiki Mahasiswa Hukum Tata Negara Uin Ar-Raniry Banda Aceh