HUT AcehEkspres.com ke 3

PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan Jejak Mantan Narapidana dalam Pemilu

PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan Jejak Mantan Narapidana dalam Pemilu

ACEHEKSPRES.COM - Keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 menjadi trending dan nuansa baru dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Tepatnya pada Sabtu 30 Juni 2018 KPU resmi mengeluarkan produk hukum, dalam produk hukum kali ini KPU terlihat membuat aturan yang sangat substansi sehingga para penjahat berkelas akan terjanggal untuk meluruskan niatnya mencalonkan diri sebagai para wakil rakyat dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Tak ayal, baru beberapa hari PKPU ini langsung menjadi topik yang hangat dibicarakan karena dinilai banyak kalangan akan terganjal terutama politisi–politisi bekas penjahat berkelas.

KPU sendiri akan mulai membuka pendaftaran calon legislatif, tentu dari sejumlah calon legislatif yang akan bertarung di Pemilu 2019 ada yang tersandung aturan tersebut, meraka ada yang dari latar belakang petinggi partai dan ada yang dari tokoh politik daerah yang sudah ternama dan terkenal serta mempunya pengaruh bersar dikancah politik. Kacamata mereka pun mulai terbuka untuk menilai positif bahkan menilai negatif bagi kepentingan mereka untuk memuluskan dalam pertarungan 2019 mendatang. Bahkan sejuah ini sudah ada yang menilai produk aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini telah melangkahi aturan sebelumnya yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017 dimana sebelumnya telah memuat bahwa mantan terpidana sendiri bisa menjadi calon legisltif namun dalam PKPU no 20 dilakukan penegasan kembali dimana tiga mantan terpidana yakni, mantan terpidana narkoba, mantan terpidana kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling mengejutkan mantan terpidana koruptor dilarang menjadi calon dalam peraturan tersebut.

Tak sedikit dukunganpun muncul terhadap aturan yang dikeluarkan KPU ini karena dianggap tiga kejahatan mantan terpidana tersebut sangat mencoreng dunia politisi di Indonesia. Akhir-akhir tahun belakangan tercatat banyak politisi terlibat dalam kasus serupa, bahkan yang menjadi ternding sejumlah politisi terlibat penggunaan narkoba dimana sejumlah politisi diringkus pihak berwajib, mulai dari politisi nasional, daerah dan lokal pun beruntun teringkus polisi dan BNN ketika asik-asiknya menggunakan bahan haram yaitu narkoba.

Belakangan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) juga gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah serta para legislator rakyat, mulai dari legislator RI sampai ke legislator di tingkat kabupaten/kota. Mereka adalah para orang-orang yang tidak diragukan lagi pengaruh luar biasa dalam menentukan produk hukum di Negara Kesatuan Reublik Indonesia tercinta ini.

Belum lagi kejahatan seksual terhadap anak dengan catatan memprihatinkan dimana korban bahkan diperlakukan sangat tidak bermoral oleh penjahat birahi, dalam kasus ini pelaku yang sudah tertangkap dan dijatuhi hukuman oleh pihak berwajib terdiri dari berbagai kalangan dan dari berbagai lingkungan, pelaku mulai dari pejabat sampai dengan orang-orang terdekat para korban, yang sangat memrihatinkan pelaku bahkan dari orang tua sendiri pernah diringkus pihak kepolisian.

Bercermin dari tiga kejahatan tersersebut, bukan tak layak jika aturan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota melarang ketiga mantan narapidana tersebut untuk maju menjadi wakil dari rakyat Indonesia di semua tingkat.

Kehadiran aturan ini patut diacungi jempol oleh semua pihak, agar narapidana kejahatan khusus ini tidak lagi muncul di dalam gedung mewah untuk meluruskan semua niat jahatnya kembali. Bukan tidak mungkin aturan ini akan dihilangkan oleh mereka-mereka yang tersandung khasus serupa ketika tongkat dan palu kekuasaan ditengan meraka dan dikuasai oleh mereka.

Sejarah parlemen Indonesia membuktikan ada aturan-aturan teranulir setelah para legislator melakukan uji materil dan melakukan langkah-langkah untuk membekukan aturan yang di anggap merugikan mereka sendiri. Contoh kasus, adanya mantan narapidana korupsi yang kembali mencalonkandiri menjadi kepala daerah, terlepas meraka terpilih atau tidak, namun aturan yang pernah melarang penggerus uang negara menjadi calon  kepala daerah menjadi beku setelah dilakukan gugatan. Tercatat di Aceh salah satu pasangan yang pernah maju di Pilkada 2017 lalu, mantan narapidana kasus korupsi dan mantan gubernur tersandung kasus korupsi kembali bisa mencalonkan diri setelah melakukan gugatan terhadap Undang-undang Pemerintah Aceh .

Berkaca dari rekaman perjalanan gugatan dan sejumlah uji materil undang–undang serta aturan-aturan yang pernah dikabulkan Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin PKPU tersebut akan hampa dan kembalinya para mantan penghuni lapas untuk maju dan menjadi wakil rakyat dengan bertopeng Hak Asasi Manusia dan berlindung dengan undang-undang lain.

Dalam perjalanannya PKPU nomor 20 tahun 2018 baru beberapa hari dikeluarkan, sudah banyak polemik dan protes baik para mantan terpidana maupun kalangan lainya. PKPU ini mulai dari rancangannya sudah dihendus oleh pihak-pihak yang merasa tersandung untuk dilakukan protes dan perlawanan.

Maka sangat berbahaya jika aturan ini lepas dari pantauan rakyat dan dukungan semua pihak untuk memperkuat supaya mereka-meraka yang mempunya niat menganulir aturan ini. Kekutan mereka dari berbagai lini bahkan mereka tidak akan segan-segan memamfaatkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dimana narapidana diperbolahkan mengajukan diri menjadi legislator melalui Parpol dengan alasan berani mengumumkan diri ke publik bahwa meraka sendiri mantan narapidana. Jika peluang ini meraka alihkan secara hirarki undang-undang lebih kuat dari aturan sebuah lembaga, namun KPU sebagai pembuat produk ini perlu diketahui mempunyai tupoksi untuk mempertegas dan melakukan penjabaran terhadap aturan dengan alasan utama tidak melanggar dan mengangkangi aturan sebelumnya.

Rakyat Indonesia harus peka dan tidak boleh lengah dalam menilai rekam jejak para calon wakil yang akan dikirim ke Senayan, dewan perwakilan provinsi dan dewan perwakilan kabupaten/kota. Kelengahan dan tidak adanya kontrol berkelanjutan serta penguatan, maka aturan ini akan sangat rentan terhadap gugatan.

Oleh karena itu, rekam jejak perjuangan para penjahat berkelas yang ketika diberi peluang terpilih sebagai dewan perwakilan rakyat nantinya akan mempertontonkan kemampuan mereka menganulir semua aturan agar meraka langgeng dikursi empuk sebagai wakil rakyat yang konon pernah merampok uang rakyat, penah tidur dan mabuk-mabukan atas fasilitas rakyat serta pernah menzalimi generasi bangsa Indonesia dengan birahinya mereka.[]

Penulis: Rusman